Menteri Keamanan AS Klaim 10.000 Migran Ditangkap di Minneapolis
AS Klaim Tangkap 10.000 Migran di Minneapolis
Pemerintah Amerika Serikat kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, mengklaim bahwa lebih dari 10.000 migran telah ditangkap di wilayah Minneapolis, Minnesota. Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin, 19 Januari 2026, di tengah operasi besar-besaran penegakan hukum imigrasi yang tengah berlangsung di kota tersebut.
Klaim itu langsung memicu perdebatan luas di Amerika Serikat, mengingat Minneapolis selama ini dikenal sebagai salah satu kota dengan pendekatan perlindungan terhadap komunitas migran. Operasi yang dilakukan aparat federal ini dinilai sebagai bagian dari kebijakan pengetatan imigrasi pemerintah pusat yang semakin agresif dalam beberapa bulan terakhir.
Kristi Noem menyebut bahwa para migran yang ditangkap merupakan individu yang dianggap membahayakan keamanan publik. Dalam pernyataannya, ia menggunakan istilah kriminal imigran ilegal yang menurutnya telah melakukan berbagai tindak kejahatan serius.
“Kami telah menangkap lebih dari 10.000 kriminal imigran ilegal yang telah membunuh warga Amerika, menyakiti anak-anak, dan menebar teror di Minneapolis,” ujar Noem dalam pernyataan resminya.
Tuduhan Keras Terhadap Migran
Pernyataan Noem tergolong keras dan langsung menuai kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa operasi ini dilakukan demi melindungi warga Amerika dan menegakkan supremasi hukum federal.
Namun, hingga kini belum ada rincian terbuka terkait identitas para migran yang ditangkap, status hukum mereka, maupun data resmi yang membuktikan seluruhnya terlibat tindak kriminal berat sebagaimana diklaim.
Sejumlah pengamat menyebut bahwa pernyataan tersebut lebih bernuansa politik ketimbang penjelasan hukum yang terukur. Apalagi, operasi penangkapan ini dilakukan di tengah meningkatnya tensi politik nasional menjelang tahun pemilu di Amerika Serikat.
Kritik terhadap Pemerintah Daerah
Dalam pernyataannya, Kristi Noem juga melontarkan kritik tajam terhadap Gubernur Minnesota Tim Walz serta Wali Kota Minneapolis Jacob Frey. Ia menuding keduanya gagal menjalankan tanggung jawab melindungi warga.
Menurut Noem, pemerintah daerah justru dianggap memberi perlindungan terhadap migran tanpa dokumen, yang oleh pemerintah federal dipandang sebagai bentuk pembangkangan terhadap kebijakan nasional.
“Para pemimpin lokal ini telah gagal menjaga keselamatan warganya,” ujar Noem.
Pernyataan tersebut mempertegas konflik lama antara pemerintah federal dan pemerintah daerah, terutama di kota-kota yang menerapkan kebijakan ramah migran atau sanctuary city.
Operasi Imigrasi Diperluas
Noem menambahkan bahwa dalam enam pekan terakhir saja, aparat federal telah menangkap sekitar 3.000 migran, sementara total penangkapan sejak operasi diperluas diklaim telah melampaui angka 10.000 orang.
Penangkapan dilakukan oleh aparat Immigration and Customs Enforcement (ICE) bersama sejumlah lembaga federal lainnya. Operasi disebut berlangsung secara intensif di berbagai titik, mulai dari kawasan pemukiman hingga area publik tertentu.
Pemerintah federal menegaskan bahwa operasi tersebut akan terus dilanjutkan hingga seluruh target penegakan imigrasi dianggap tercapai.
Minneapolis Jadi Titik Ketegangan Nasional
Minneapolis belakangan menjadi pusat perhatian nasional setelah terjadi insiden penembakan fatal oleh seorang agen ICE pada awal Januari 2026. Dalam insiden tersebut, seorang warga negara Amerika Serikat bernama Renee Nicole Good tewas tertembak.
Peristiwa itu memicu gelombang protes besar-besaran di kota tersebut. Ribuan warga turun ke jalan menuntut transparansi, investigasi independen, dan penghentian operasi imigrasi yang dinilai terlalu agresif.
Insiden tersebut juga memperkuat kritik terhadap metode penegakan hukum imigrasi yang dianggap berisiko tinggi terhadap keselamatan warga sipil.
Reaksi Publik dan Kelompok HAM
Berbagai organisasi hak asasi manusia menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap klaim penangkapan massal tersebut. Mereka menilai penggunaan narasi kriminal terhadap migran berpotensi menciptakan stigma dan memperbesar ketegangan sosial.
Kelompok advokasi imigran juga menyoroti belum adanya bukti publik bahwa seluruh migran yang ditangkap memang terlibat tindak pidana berat. Menurut mereka, banyak migran hanya menghadapi pelanggaran administratif, bukan kejahatan kriminal.
“Kami khawatir kebijakan ini lebih didorong oleh tekanan politik dibanding perlindungan hak asasi,” ujar salah satu aktivis imigran di Minnesota.
Dimensi Politik Nasional
Kebijakan penegakan imigrasi kembali menjadi isu panas dalam politik Amerika Serikat. Pemerintah pusat mendorong pendekatan tegas sebagai bentuk penegakan hukum, sementara pemerintah daerah dan aktivis HAM menilai pendekatan tersebut berpotensi melanggar prinsip kemanusiaan.
Para analis menyebut Minneapolis kini menjadi simbol pertarungan antara dua pendekatan besar di Amerika: keamanan nasional versus perlindungan hak sipil.
Situasi ini dinilai akan terus memanas, terutama jika pemerintah federal tetap mempertahankan pendekatan operasi masif tanpa transparansi data.
Tantangan Ke Depan
Hingga kini, pemerintah Amerika Serikat belum merilis laporan resmi terperinci mengenai jumlah pasti migran yang ditangkap, klasifikasi kasus mereka, serta status hukum lanjutan.
Publik menanti apakah klaim lebih dari 10.000 penangkapan akan dapat diverifikasi secara independen atau justru memicu gugatan hukum baru terhadap pemerintah federal.
Yang jelas, operasi imigrasi di Minneapolis telah memperlihatkan betapa kompleks dan sensitifnya persoalan migrasi di Amerika Serikat, di mana aspek keamanan, kemanusiaan, dan politik saling bertabrakan.
Baca Juga : BMKG Ungkap Awan Cumulonimbus di Maros Saat ATR Hilang Kontak
Cek Juga Artikel Dari Platform : marihidupsehat

