Pascabencana Sumatra, Pemerintah Perkuat Kolaborasi Nasional

Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana yang melanda wilayah Sumatra menjelang akhir 2025. Fokus utama diarahkan pada tiga provinsi terdampak paling parah, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penegasan tersebut disampaikan dalam keterangan pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana yang digelar di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Pratikno selaku Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menekankan bahwa penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara sektoral. Menurutnya, diperlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga, TNI–Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, relawan, serta masyarakat agar pemulihan berjalan cepat dan berkelanjutan.

Kolaborasi Jadi Kunci Pemulihan

Pratikno menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang terjadi di akhir tahun ini membawa dampak luas, mulai dari korban jiwa, kerusakan infrastruktur, hingga terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi mutlak.

“Penanganan pascabencana tidak hanya soal tanggap darurat, tetapi bagaimana kita memastikan masyarakat bisa bangkit kembali. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci agar pemulihan bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Pratikno di hadapan awak media.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun kerangka kerja terpadu yang mencakup fase tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Setiap fase melibatkan peran berbeda dari kementerian dan lembaga, namun tetap berada dalam satu komando kebijakan nasional.

Peran Kementerian dan Lembaga

Dalam keterangan pers tersebut, Pratikno didampingi oleh Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) serta Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri. Kehadiran ketiganya menegaskan keseriusan pemerintah dalam mengawal pemulihan pascabencana.

Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dukungan kebijakan dari pemerintah pusat akan terus diberikan, termasuk percepatan administrasi dan penganggaran agar program pemulihan tidak tersendat. Sementara itu, Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan.

“Pemerintah daerah harus bergerak cepat dan adaptif, tentu dengan dukungan penuh dari pusat. Koordinasi yang solid akan menentukan keberhasilan pemulihan,” kata Tito.

TNI–Polri dan Relawan di Garda Terdepan

Selain kementerian dan pemerintah daerah, Pratikno juga memberikan apresiasi kepada TNI–Polri serta relawan yang telah berada di garis depan sejak masa tanggap darurat. Keberadaan mereka dinilai sangat krusial dalam proses evakuasi, distribusi bantuan, serta pengamanan wilayah terdampak.

Relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan turut berperan dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Pemerintah menilai keterlibatan relawan sebagai bentuk solidaritas nasional yang memperkuat daya tahan sosial masyarakat pascabencana.

Fokus pada Pemulihan Manusia dan Infrastruktur

Dalam rencana strategis pascabencana, pemerintah menempatkan pemulihan manusia sebagai prioritas utama. Hal ini meliputi layanan kesehatan bagi korban, dukungan psikososial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan pendidikan bagi anak-anak yang terdampak.

Di sisi lain, pemulihan infrastruktur juga menjadi fokus besar, terutama jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan jaringan telekomunikasi. Pemerintah memastikan bahwa proses rekonstruksi akan dilakukan dengan prinsip build back better, yakni membangun kembali dengan standar yang lebih tahan terhadap bencana di masa depan.

Dunia Usaha dan Masyarakat Dilibatkan

Pratikno menegaskan bahwa dunia usaha juga memiliki peran penting dalam pemulihan pascabencana, baik melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun dukungan logistik dan pembiayaan. Kolaborasi dengan sektor swasta diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi lokal.

Masyarakat pun didorong untuk terlibat aktif, tidak hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai subjek pemulihan. Pemberdayaan masyarakat lokal dinilai penting agar proses pemulihan berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan ketergantungan.

Menuju Akhir 2025 dengan Optimisme

Menjelang pergantian tahun, pemerintah menyatakan optimisme bahwa langkah-langkah strategis yang telah disusun dapat mempercepat pemulihan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Meski tantangan masih besar, sinergi nasional diyakini mampu meminimalkan dampak jangka panjang bencana.

“Kita ingin menutup tahun ini dengan kerja nyata dan harapan. Pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun kembali, tetapi memastikan masa depan masyarakat terdampak lebih aman dan sejahtera,” tutup Pratikno.

Dengan kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat, pemerintah berharap penanganan pascabencana di Sumatra dapat menjadi contoh praktik baik dalam manajemen bencana nasional—cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Baca Juga : Tower BTS Aceh Dihidupkan Kembali, Internet Ditarget Pulih Total

Jangan Lewatkan Info Penting Dari : georgegordonfirstnation