Trump Dikabarkan Minta Militer AS Susun Rencana Invasi Greenland

Isu geopolitik kembali memanas setelah muncul laporan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan meminta para panglima militer Amerika Serikat menyusun rencana invasi ke Greenland. Informasi tersebut pertama kali diungkap oleh harian Daily Mail dan dikutip sejumlah media internasional, termasuk Antara, pada Minggu, 11 Januari 2026.

Kabar ini segera memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama negara-negara Eropa. Greenland sendiri merupakan wilayah otonom yang berada di bawah kedaulatan Kerajaan Denmark. Wacana penggunaan kekuatan militer untuk mengambil alih pulau strategis tersebut dinilai sebagai langkah ekstrem yang berpotensi mengguncang stabilitas kawasan Arktik dan tatanan internasional.

Laporan Daily Mail dan Sikap Internal Militer AS

Menurut laporan Daily Mail, Trump disebut telah memerintahkan para panglima operasi khusus AS untuk menyiapkan skenario invasi sebagai bagian dari opsi kebijakan luar negeri. Meski demikian, laporan tersebut juga menyebutkan adanya penolakan dari sebagian perwira senior militer Amerika Serikat yang menilai langkah tersebut terlalu berisiko, baik secara politik maupun militer.

Di sisi lain, salah satu penasihat kebijakan Trump, Stephen Miller, disebut menjadi pendukung kuat gagasan pengambilalihan Greenland. Miller dikenal sebagai tokoh yang memiliki pandangan keras dalam isu keamanan nasional dan kedaulatan wilayah.

Perbedaan pandangan di internal pemerintahan AS ini memperlihatkan bahwa rencana tersebut bukanlah keputusan yang sepenuhnya disepakati semua pihak. Namun, fakta bahwa opsi militer disebut-sebut sudah cukup untuk menimbulkan kekhawatiran internasional.

Kekhawatiran Eropa dan Motif Politik Domestik AS

Para pejabat Eropa dilaporkan khawatir Trump berupaya merealisasikan rencana akuisisi Greenland sebelum pemilihan paruh waktu Kongres AS yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Isu Greenland dinilai bisa dijadikan simbol ketegasan Trump dalam kebijakan luar negeri untuk menarik dukungan politik domestik.

Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh langkah Trump pada Desember lalu yang menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus Amerika Serikat untuk Greenland. Penunjukan ini memicu kontroversi setelah Landry secara terbuka menyatakan bahwa Amerika Serikat berencana menjadikan Greenland sebagai bagian dari wilayahnya.

Pernyataan tersebut sontak memancing kemarahan pemerintah Denmark, yang menilai sikap tersebut melanggar prinsip kedaulatan dan hukum internasional.

Reaksi Keras Denmark dan Greenland

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen secara terbuka menyatakan kemarahannya atas pernyataan Jeff Landry. Ia bahkan menyebut akan memanggil Duta Besar AS di Kopenhagen untuk meminta penjelasan resmi dari Washington.

Dalam pernyataan bersama, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mencoba merebut pulau tersebut. Keduanya menegaskan bahwa integritas teritorial dan hak menentukan nasib sendiri merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar.

Sikap tegas ini sejalan dengan pernyataan mantan Perdana Menteri Greenland Múte Egede, yang sebelumnya menegaskan bahwa Greenland tidak dijual dan tidak akan pernah dijual kepada negara mana pun.

Posisi Washington dan Diplomasi AS

Di tengah meningkatnya ketegangan, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengungkapkan niatnya untuk bertemu dengan otoritas Denmark pada pekan depan. Pertemuan tersebut bertujuan membahas situasi di Greenland serta merespons tawaran dialog dari pihak Denmark.

Rubio menyampaikan pernyataan tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan intervensi militer AS. Meski tidak secara eksplisit mengonfirmasi rencana invasi, pernyataan itu menunjukkan bahwa isu Greenland kini menjadi agenda serius dalam diplomasi Amerika Serikat.

Namun, hingga kini Trump sendiri dilaporkan menolak untuk berjanji tidak menggunakan kekuatan militer guna mengambil alih kendali atas Greenland. Sikap ini semakin memperkuat spekulasi bahwa opsi militer tetap berada di meja kebijakan Gedung Putih.

Mengapa Greenland Begitu Strategis?

Greenland memiliki posisi strategis yang sangat penting dalam konteks geopolitik global. Pulau terbesar di dunia ini terletak di kawasan Arktik, jalur yang semakin vital seiring mencairnya es akibat perubahan iklim. Jalur pelayaran baru, potensi militer, dan pengaruh global menjadikan Arktik sebagai kawasan perebutan pengaruh antara kekuatan besar dunia.

Selain itu, Greenland kaya akan mineral tanah jarang yang sangat dibutuhkan untuk industri teknologi tinggi, termasuk baterai kendaraan listrik dan perangkat elektronik. Pulau ini juga diperkirakan memiliki cadangan energi fosil yang besar, meski eksploitasi sumber daya tersebut masih menjadi perdebatan karena isu lingkungan.

Bagi Trump, alasan keamanan nasional kerap dikedepankan. Ia sebelumnya berulang kali menyatakan bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari Amerika Serikat demi melindungi apa yang ia sebut sebagai “dunia yang bebas.”

Status Greenland dalam Hukum Internasional

Secara historis, Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi bagian dari Kerajaan Denmark dengan status khusus. Pada 2009, Greenland memperoleh otonomi luas yang memberinya kewenangan besar dalam mengatur pemerintahan, ekonomi, dan kebijakan dalam negeri, meski urusan pertahanan dan luar negeri masih berada di bawah Denmark.

Status ini membuat setiap upaya pengambilalihan secara paksa dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dampak Global Jika Invasi Terjadi

Jika rencana invasi benar-benar diwujudkan, dampaknya diperkirakan sangat luas. Hubungan trans-Atlantik antara Amerika Serikat dan Eropa bisa mengalami krisis serius. NATO, yang selama ini menjadi pilar pertahanan kolektif Barat, juga berpotensi terguncang karena konflik antaranggota atau sekutu dekat.

Selain itu, langkah tersebut dapat menjadi preseden berbahaya yang mendorong negara lain untuk menggunakan kekuatan militer dalam sengketa wilayah, sehingga melemahkan tatanan internasional berbasis aturan.

Menunggu Kepastian Resmi

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari Gedung Putih mengenai kebenaran laporan Daily Mail. Namun, respons keras dari Denmark dan Greenland, serta pernyataan sejumlah pejabat AS, menunjukkan bahwa isu Greenland bukan sekadar rumor biasa.

Dunia kini menanti apakah wacana invasi ini hanya akan menjadi bagian dari retorika politik Trump, atau benar-benar berkembang menjadi krisis geopolitik baru yang berpotensi mengubah peta kekuatan global, khususnya di kawasan Arktik.

Baca Juga : BNI Perluas Agen46 hingga Pelosok Kota Bima

Cek Juga Artikel Dari Platform : beritajalan