Kolaborasi Nasional Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra

Pemerintah pusat menegaskan komitmen penuh dalam mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra menjelang akhir tahun 2025. Penegasan tersebut disampaikan dalam keterangan pers resmi bertajuk Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun yang digelar di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Keterangan pers ini dihadiri jajaran pimpinan nasional lintas sektor, mulai dari Pratikno selaku Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara, hingga Kapolri dan Panglima TNI. Kehadiran lengkap ini menjadi simbol kuat bahwa pemulihan pascabencana merupakan agenda nasional yang membutuhkan kerja bersama seluruh elemen negara.

Fokus Pemulihan di Tiga Provinsi

Dalam pemaparannya, Pratikno menyampaikan bahwa perhatian utama pemerintah saat ini tertuju pada tiga provinsi yang terdampak signifikan, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ketiga wilayah tersebut mengalami bencana hidrometeorologi dengan dampak yang luas, mulai dari kerusakan permukiman, fasilitas umum, hingga terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat.

“Bencana ini tidak bisa ditangani secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar penanganan dan pemulihan bisa berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan,” tegas Pratikno.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada fase tanggap darurat, tetapi juga memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan seiring dengan pemulihan kehidupan sosial masyarakat.

Sinergi TNI–Polri dan Kementerian

Keterangan pers tersebut juga menyoroti peran strategis TNI dan Polri dalam penanganan bencana. Kapolri dan Panglima TNI menegaskan kesiapan personel di lapangan untuk mendukung evakuasi, distribusi bantuan logistik, serta pengamanan wilayah terdampak agar proses pemulihan berjalan kondusif.

Sinergi antara aparat keamanan dan kementerian teknis dinilai krusial, terutama dalam menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses. Dengan dukungan TNI–Polri, distribusi bantuan ke wilayah terpencil di Sumatra dapat dilakukan lebih cepat dan merata.

Pratikno menambahkan bahwa kerja sama ini bukan hanya soal pengerahan personel, tetapi juga penyatuan data, informasi, dan perencanaan agar tidak terjadi tumpang tindih program di lapangan.

Pemerintah Daerah Sebagai Ujung Tombak

Mendagri Tito Karnavian dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pusat. Menurutnya, pemerintah daerah merupakan ujung tombak yang memahami kondisi riil masyarakat terdampak.

“Pusat menyiapkan kebijakan dan dukungan, tetapi keberhasilan pemulihan sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan pemerintah daerah dalam mengeksekusinya,” ujar Tito.

Ia juga mengingatkan agar kepala daerah terus berkoordinasi dengan pusat, TNI–Polri, serta lembaga kemanusiaan agar program pemulihan dapat tepat sasaran.

Dunia Usaha dan Relawan Turut Dilibatkan

Selain unsur pemerintah dan aparat keamanan, kolaborasi juga melibatkan dunia usaha dan relawan. Pratikno menyebut kontribusi sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sangat membantu dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.

Relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan dinilai menjadi kekuatan penting dalam memberikan bantuan langsung kepada warga, mulai dari dapur umum, layanan kesehatan, hingga pendampingan psikososial.

“Solidaritas masyarakat dan relawan menunjukkan bahwa penanganan bencana adalah kerja kolektif bangsa,” ujar Pratikno.

Pemulihan Manusia Jadi Prioritas

Dalam rencana strategis pascabencana, pemerintah menempatkan pemulihan manusia sebagai prioritas utama. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, dukungan psikologis bagi korban, serta pemulihan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak.

Pratikno menegaskan bahwa trauma pascabencana tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, layanan pendampingan psikososial terus diperkuat dengan melibatkan tenaga kesehatan, psikolog, serta relawan terlatih.

Rekonstruksi dengan Prinsip Lebih Tangguh

Selain pemulihan sosial, rekonstruksi infrastruktur juga menjadi agenda besar. Pemerintah memastikan pembangunan kembali fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah ibadah dilakukan dengan prinsip build back better, yakni lebih aman dan tahan terhadap risiko bencana di masa depan.

Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.

Optimisme Menutup Akhir Tahun

Menjelang akhir 2025, pemerintah menyampaikan optimisme bahwa langkah-langkah kolaboratif ini akan mempercepat pemulihan di wilayah Sumatra yang terdampak. Meski tantangan masih besar, sinergi lintas sektor diyakini mampu meminimalkan dampak berkepanjangan akibat bencana.

“Pemulihan pascabencana bukan hanya tentang membangun kembali, tetapi tentang memastikan masyarakat bisa bangkit dengan lebih kuat,” pungkas Pratikno.

Dengan keterlibatan aktif kementerian dan lembaga, TNI–Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, relawan, serta masyarakat, penanganan pascabencana Sumatra diharapkan menjadi contoh nyata kekuatan kolaborasi nasional dalam menghadapi krisis.

Baca juga : Pascabencana Sumatra, Pemerintah Perkuat Kolaborasi Nasional

Jangan Lewatkan Info Penting Dari : 1reservoir