6 Hoaks yang Beredar Sepekan, Catut Pejabat dan Hadiah Palsu
Penyebaran hoaks masih menjadi persoalan serius di era digital, terutama ketika arus informasi bergerak sangat cepat melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Dalam sepekan terakhir, berbagai hoaks kembali beredar luas di masyarakat dengan memanfaatkan momentum akhir tahun, pergantian kalender, serta tingginya atensi publik terhadap isu bantuan sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah.
Modus yang digunakan pelaku hoaks pun semakin beragam dan canggih. Tidak lagi sekadar pesan berantai sederhana, kini hoaks hadir dalam bentuk tautan palsu, video editan, hingga narasi yang mencatut nama pejabat negara dan lembaga resmi. Tujuan akhirnya hampir selalu sama, yakni menipu masyarakat, mencuri data pribadi, atau memancing kepanikan publik.
Fenomena ini menunjukkan bahwa literasi digital masih menjadi pekerjaan rumah besar. Masyarakat kerap terjebak karena informasi tersebut dikemas seolah-olah resmi, menggunakan logo institusi, bahasa formal, serta iming-iming yang terdengar menguntungkan. Berikut ini rangkuman enam hoaks yang beredar sepekan terakhir berdasarkan penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, disertai penjelasan agar publik tidak mudah terperdaya.
1. Link Hadiah Tahun Baru Mengatasnamakan PLN
Hoaks pertama yang ramai beredar adalah klaim link hadiah Tahun Baru 2026 yang mencatut nama PLN. Informasi ini menyebar luas melalui pesan berantai WhatsApp dan media sosial.
Pesan tersebut mengajak penerima mengklik tautan tertentu dan mengisi kuesioner dengan janji hadiah uang tunai hingga jutaan rupiah. Setelah ditelusuri, tautan tersebut tidak terhubung ke situs resmi PLN dan justru mengarah ke halaman yang meminta data pribadi pengguna.
PLN sendiri telah berulang kali menegaskan bahwa seluruh program resmi hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial terverifikasi. Tawaran hadiah melalui tautan acak hampir dapat dipastikan merupakan penipuan.
2. Klaim Chip e-KTP untuk Melacak Pemilik
Hoaks berikutnya menyebutkan bahwa e-KTP memiliki chip yang dapat melacak pemiliknya. Klaim ini disertai video warga yang membongkar kartu identitas elektronik dan menyebar luas di Facebook.
Faktanya, e-KTP memang memiliki chip, tetapi fungsinya terbatas pada penyimpanan data kependudukan secara aman dan terenkripsi. Tidak ada fitur pelacakan lokasi seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Informasi ini telah diklarifikasi oleh instansi terkait sejak beberapa tahun lalu, namun tetap saja muncul kembali.
Hoaks semacam ini berpotensi menimbulkan ketakutan dan kecurigaan berlebihan terhadap sistem administrasi negara.
3. Video Menkeu Purbaya Buka Bantuan Rp30 Juta
Hoaks ketiga berupa video yang mengklaim menampilkan Purbaya Yudhi Sadewa membuka program bantuan Rp30 juta bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi.
Video tersebut disertai narasi ajakan untuk menghubungi akun tertentu melalui Messenger. Setelah diverifikasi, video itu merupakan hasil manipulasi digital dan tidak pernah ada pernyataan resmi mengenai program bantuan tersebut.
Modus pencatutan pejabat seperti ini kerap digunakan karena dianggap mampu meningkatkan kepercayaan korban. Padahal, setiap program bantuan pemerintah selalu diumumkan secara terbuka melalui kanal resmi.
4. Pesan Berantai Bantuan Akhir Tahun dari Kementerian
Hoaks lainnya adalah pesan berantai yang mengklaim adanya bantuan tunai akhir tahun dari kementerian tertentu. Pesan tersebut biasanya menggunakan bahasa formal dan menyertakan logo instansi pemerintah.
Namun setelah ditelusuri, tidak ada pengumuman resmi terkait bantuan tersebut. Tautan pendaftaran yang disertakan pun mengarah ke situs tidak jelas yang berpotensi mencuri data pribadi.
Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi bantuan sosial melalui situs resmi pemerintah atau media arus utama.
5. Lowongan Kerja BUMN Berbayar
Hoaks kelima berupa informasi lowongan kerja yang mengatasnamakan sejumlah BUMN. Pelamar diminta membayar biaya administrasi atau pelatihan agar bisa lolos seleksi.
Faktanya, seluruh proses rekrutmen BUMN tidak dipungut biaya. Informasi resmi hanya diumumkan melalui situs perusahaan atau Kementerian BUMN. Modus ini sering menyasar pencari kerja yang sedang membutuhkan pekerjaan.
6. Video Pejabat Serukan Penarikan Uang dari Bank
Hoaks terakhir berupa video yang diklaim memperlihatkan pejabat menyerukan masyarakat menarik uang dari bank karena kondisi ekonomi memburuk. Video tersebut dipelintir dari potongan lama dan diberi narasi provokatif.
Pihak berwenang memastikan sistem perbankan nasional dalam kondisi stabil. Informasi semacam ini sengaja disebarkan untuk memicu kepanikan dan ketidakpercayaan publik.
Pentingnya Literasi Digital
Enam hoaks di atas menunjukkan bahwa penyebaran informasi palsu semakin masif dan berbahaya. Tanpa literasi digital yang memadai, masyarakat berisiko menjadi korban penipuan atau ikut menyebarkan disinformasi.
Beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menghindari hoaks antara lain:
- Tidak mudah tergiur iming-iming hadiah atau bantuan instan.
- Memeriksa sumber dan alamat situs.
- Membandingkan informasi dengan media kredibel.
- Mengakses kanal cek fakta.
Dengan meningkatkan kewaspadaan dan kebiasaan verifikasi, masyarakat dapat berperan aktif menjaga ruang digital tetap sehat dan aman.
Baca juga : Gade Nolumako Jadi Strategi Palu Kendalikan Inflasi Nataru
Jangan Lewatkan Info Penting Dari : petanimal
