Sidang Gugatan Praperadilan Delpedro Marhaen Dimulai

beritagram – Sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh Delpedro Marhaen resmi dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 16 Oktober 2025. Sidang ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam penetapan status tersangka terhadap Delpedro oleh aparat penegak hukum.

1. Awal Kasus dan Latar Belakang Gugatan
Delpedro Marhaen, seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang properti dan energi, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana investasi beberapa bulan lalu. Ia kemudian melalui tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan praperadilan karena menilai penetapan status tersangka tidak sesuai prosedur hukum.

Dalam permohonannya, pihak Delpedro menilai bahwa penetapan tersangka dilakukan tanpa bukti yang cukup dan tanpa pemeriksaan saksi yang memadai. Tim hukum juga menyebut bahwa penyidik tidak memberikan pemberitahuan resmi sebelum penetapan dilakukan, sehingga dianggap melanggar prinsip keadilan dan hak asasi terdakwa.

2. Jalannya Sidang Perdana
Sidang praperadilan perdana yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlangsung dengan pengamanan ketat. Agenda pertama sidang meliputi pembacaan permohonan dari pihak pemohon dan tanggapan awal dari pihak termohon, yakni perwakilan kepolisian.

Tim kuasa hukum Delpedro menegaskan dalam sidang bahwa langkah penyidik terlalu tergesa-gesa dan tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mereka juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran hak tersangka selama proses penyelidikan berlangsung.

Sementara itu, pihak kepolisian selaku termohon menyatakan bahwa seluruh prosedur sudah dilakukan sesuai ketentuan hukum. Menurut mereka, penetapan status tersangka didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat, termasuk hasil pemeriksaan dokumen keuangan dan keterangan beberapa saksi terkait.

3. Argumentasi Hukum Kedua Pihak
Kuasa hukum Delpedro berpegang pada pasal 77 KUHAP yang menyebutkan bahwa praperadilan dapat diajukan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penetapan tersangka. Mereka menilai proses yang dijalankan oleh penyidik cacat formil karena tidak memenuhi unsur pembuktian awal yang kuat.

Sebaliknya, kuasa hukum dari pihak kepolisian berargumen bahwa penetapan tersangka terhadap Delpedro dilakukan setelah dua alat bukti yang cukup ditemukan, termasuk laporan transaksi mencurigakan dan hasil audit independen. Mereka juga menekankan bahwa praperadilan tidak seharusnya membahas substansi perkara, melainkan hanya menguji aspek prosedural.

4. Reaksi Publik dan Pengamat Hukum
Sidang ini mendapat perhatian dari publik dan media karena Delpedro dikenal sebagai sosok muda yang aktif dalam kegiatan sosial dan bisnis berkelanjutan. Beberapa pengamat hukum menilai kasus ini bisa menjadi ujian transparansi dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menangani perkara ekonomi.

Menurut pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, praperadilan seperti ini penting sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan penyidik. “Jika proses penyidikan dilakukan tidak sesuai prosedur, praperadilan memberi ruang bagi warga untuk mendapatkan keadilan,” ujarnya. Namun, ia juga menambahkan bahwa aparat perlu dihormati apabila semua prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan.

5. Agenda Sidang Selanjutnya dan Harapan Pihak Terkait
Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan akan digelar pada awal pekan depan dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi dari kedua pihak. Hasil praperadilan ini akan menentukan apakah penetapan tersangka terhadap Delpedro sah menurut hukum atau harus dibatalkan.

Pihak keluarga Delpedro menyampaikan harapan agar proses persidangan berjalan adil dan transparan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Mereka menegaskan bahwa Delpedro siap menghadapi proses hukum secara terbuka dan percaya pada integritas pengadilan.

Sementara itu, pihak kepolisian mengatakan akan menghormati apapun hasil putusan hakim. Jika gugatan praperadilan ditolak, mereka akan melanjutkan penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

Kesimpulan
Sidang gugatan praperadilan Delpedro Marhaen menjadi perhatian publik karena menyoroti pentingnya penerapan hukum yang adil dan prosedural. Kasus ini diharapkan dapat menjadi contoh transparansi antara penyidik dan pihak yang merasa dirugikan oleh proses hukum.

Apapun hasilnya, proses ini menunjukkan bahwa mekanisme praperadilan tetap menjadi bagian penting dari sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai asas keadilan dan kepastian hukum.